by

Persoalan Papua sebagai Dosa Warisan Orde Baru

Oleh Muhammad Iqbal | Sejarawan IAIN Palangka Raya | Editor Penerbit Indie Marjin Kiri

TANAH Papua kembali berjobak. Menurut Beritagar.id (Selasa, 04 Desember 2018), telah terjadi insiden penembakan pekerja pada proyek pembangunan jembatan di area Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, Minggu (2/12/2018). 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun akhirnya memutuskan untuk menghentikan sementara pengerjaan pembangunan enam jembatan pada proyek Trans Papua Segmen 5 ruas Wamena-Mamugu, Papua.

Sejumlah pemberitaan media mengabarkan sebanyak 31 pekerja Istaka Karya menjadi korban penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). Akan tetapi, beberapa pemberitaan lain menyebut korban penembakan berjumlah 21 dan/atau 24 pekerja.

Ekonomi keruk

Sesungguhnya, persoalan Papua bersifat sistematik. Terdapat penindasan kebangsaan sekaligus eksploitasi kapital. Kritikan Papua terhadap status politiknya sekaligus adalah gugatan pada orang Indonesia terhadap sejarah politiknya sendiri.

Sengketa politik Papua sangat erat berkelindan dengan kekayaan mineral yang dikandung tanah itu. Kontrol terhadap Papua adalah ladang bisnis merajalela yang ada di depan mata kita sekarang ini.

Sarjana Daniyln Rutherford dalam buku terbarunya, Living in the Stone Age Reflections on the Origins of a Colonial Fantasy (2018), meneroka bahwa pada 1935 the Nederlandsche Nieuw-Guinee Petroleum Maatschappij (NNGPM) mulai mengekspolasi bagian barat Papua (Vogel Kop –Bird’s Head, alias Kepala Burung) seluas sepuluh juta hektare.

Kemudian ditemukannya mineral ore di Ertsberg pada 1936 menjadi awal dari petaka kemanusiaan di Papua kontemporer.

Perlu diingat bahwa Papua tidak serta-merta menjadi bagian Indonesia pasca kemerdekaan de factopada 1945 –seperti halnya orang-orang di pulau cenderawasih itu tidak menjadi bagian dari proses pembangunan nasionalisme Indonesia pada 1928.

Belanda mempertahankan Papua dengan sengit dalam perundingan Meja Bundar (1949), dan memulai sepuluh tahun proses Papuanisasi tahun 1957, dan bentuk pertama kalinya bendera bintang kejora berkibar pada 1 Desember 1961.

Ersberg yang sempat terbengkalai selama dua puluh tahun mulai diperhatikan kembali setelah diketemukan juga cadangan emas di sekitar laut Arafura. Dan Freeport McMoran Copper and Gold dari Amerika Serikat turut mengambil kesempatan secara langsung bekerja sama dengan Suharto, untuk menyelidiki Ersberg.

Dalam situasi demikian, New York Agreement 15 Agustus 1962 dilahirkan dan UNTEA menyerahkan administrasi Papua (saat itu West New Guinea) pada Indonesia.

Hasilnya “integrasi” Papua ke Indonesia, di bawah todongan senjata, melalui apa yang dianggap sebagai jajak pendapat rakyat (Pepera) tahun 1969, hanya diikuti sekitar 1.024 orang Papua dewasa dari 815.000 penduduk Papua dewasa kala itu. Padahal dua tahun sebelum Pepera, justru UU PMA No. 1 1967 telah lahir dan PT. Freeport mendapat berkah kontrak eksplorasi penuh di Ersberg Papua.

Dalam konteks politik Indonesia, peristiwa ini dapat terjadi setelah rezim Orde Baru-nya Suharto berhasil menjadi pemenang dari malapetaka pembantaian tidak kurang dari satu juta manusia pendukung Presiden Soekarno dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Bagaimana mungkin suatu kontrak eksplorasi sumber daya alam ditandatangani terhadap wilayah yang belum menjadi bagian Indonesia secara hukum?

Dalam semua bisnis ekonomi keruk inilah, sejak potensinya ditemukan pada 1936 di areal wilayah yang sekarang menjadi Papua, rakyat Papua asli telah sejak awal ditinggalkan dan dipecundangi. Korporasi-korporasi Indonesia, Amerika Serikat, Belanda, dan Inggrislah yang menjadi pemain-pemainnya, sementara pada saat yang sama, wilayah-wilayah lain Indonesia juga menjadi permainan ekonomi keruk negara-negara itu juga.

Bedil pembungkam

Aktivis Zely Ariane menganggit dalam artikelnya, “Tak Ada Demokrasi di Papua” (2014: 21-41), Pepera adalah tonggak dimulainya penghancuran ekonomi dan sosial-budaya masyarakat asli Papua. Tidak kurang dari 100.000 manusia Papua asli tewas dibunuh dalam berbagai operasi pembabatan gerakan Papua Merdeka di berbagai wilayah Papua sejak Orde Baru berkuasa dengan tangan besi.

Di antara operasi militer terbesar yang pernah dilakukan adalah Operasi Sadar (1965-1967), Operasi Brathayuda (1967-1969), Operasi Wibawa (1969), Operasi Jayawijaya (1977), Operasi Sapu Bersih I dan II (1982), Operasi Galang I dan II (1982), Operasi Tumpas (1983-1984), Operasi Sapu Bersih (1985), Daerah Operasi Militer (1989-1998), dan pembatasan kunjungan internasional sejak 2003.

Dalam latar semacam itulah ekplorasi ekonomi keruk dan perampasan tanah orang asli Papua menghebat. Pemodal-pemodal dari Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jepang, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan Indonesia sendiri bersaing mempercekakkan kontrol sumber alam Papua.

Walhasil, menurut laporan Forest Watch Indonesia, dari 79,62% tutupan hutan Papua pada 2000-2009, 38,72% telah mengalami deforestasi –terbesar dari semua wilayah.

Garsberg milik PT. FI adalah tambang emas terbesar di dunia. Menurut laporan per 2010, keuntungan yang didapat PT. FI sebesar Rp4.000 triliun. Terakhir, ekploitasi tambang ini sedang dalam perundingan untuk diperpanjang lagi hingga 2041.

Apa artinya eksplanasi sejarah merencam ini?

Berwicara ihwal Freeport, bahkan juga tentang seluruh investasi raksasa ekonomi keruk Papua dalam roadmap MP3EI, tidak bisa dilepaskan dari perspektif sejarah, lanskap sosial-budaya dan ekologi, serta dampak kemanusiaan yang terjadi hingga era kiwari.

Oleh sebab itu, pembahasan terkait ekonomi ekstraktif ini tidak dapat dibiarkan menjadi sekadar kalkulasi dan bagi-keuntungan demi pertumbuhan ekonomi belaka. Bernas bahwa sejarah masuknya Freeport ialah jejak perampasan, pendudukan, dan kontrol terhadap tanah dan alam orang-orang Amungme dan Komoro, menghancurkan ekonomi dan mata pencarian masyarakat asli.

Orang-orang Amungme dan Komoro terus tergusur dan dipinggirkan secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya oleh invasi kapitalis yang menjanjikan pertumbuhan ekonomi di kota-kota yang diciptakan oleh pertambangan dan infrastrukturnya, termasuk pemindahan besar-besaran penduduk dari Pulau Jawa ke Papua oleh pemerintah Orde Baru.

Titimangsa 1990-an, di sekitar area itu populasinya tumpah ruah menjadi lebih dari 60.000 manusia, membuat Timika menjadi “zona ekonomi” yang tumbuh paling cepat di seluruh Nusantara. Satu persen royalti untuk masyarakat asli Papua yang diberikan oleh PT. FI senyatanya hanyalah “kembang gula” yang tak jelas juntrungnya, dan pada praktiknya justru untuk memecah-belah penduduk Papua sendiri.

Arkian, modernisasi, negoisasi, dan kompromis antara pemerintah Indonesia dan nasionalis Papua merupakan salah satu kunci penyelesaian konflik Papua. Pemerintahan Presiden Joko Widodo harus dengan saksama terus mempelajari dinamika yang ada di Papua, dan harus terus menjalin komunikasi yang konstruktif dalam pembangunan Papua yang lebih simbai. Sebagai bangsa beradab di mata internasional, sepatutnya Indonesia menggunakan pendekatan dialogis tinimbang kekuatan senjata di tanah Papua. (*)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed