by

LBH Temukan 25 Perusahaan Fintech Pinjaman Resmi Bermasalah

TERNYATA, meski telah resmi terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak lantas menjadi perusahaan layanan pinjam meminjam online yang bebas dari praktik curang.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sejauh ini telah menerima 1.330 pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh layanan pinjam meminjam (peer to peer lending) dari perusahaan keuangan berbasis teknologi (fintech). Dari jumlah pengaduan tersebut, LBH mencatat 89 layanan fintech melakukan pelanggaran.

Pengacara Publik Bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban LBH Jakarta, Jeanny Silvia Sari Sirait, menyebut sekitar 28,08 persen pelanggaran berasal dari perusahaaan fintech resmi yang terdaftar dalam OJK. Sementara sisaya dari perusahaan fintech yang belum mengantongi izin dari OJK alias ilegal atau abal-abal.

“Hal yang lebih buruk adalah 25 dari 89 penyelenggara aplikasi pinjaman online yang dilaporkan kepada LBH Jakarta merupakan perusahaan yang terdaftar dalam OJK. Perusahaan fintech yang terdaftar tidak menjadi jaminan kalau mereka tidak melakukan pelanggaran,” kata Jeanny dalam keterangan pers yang dikutip Senin (10/12).

Adapun 25 layanan (platform) yang diketahui melakukan pelanggaran tersebut berinisial DR, RP, PY, TK, KP, DC, DI, RC, PG, UM, EC, CW, KV, DB, CC, UT, PD, PG, DK, FM, ID, MC, RO, PD dan KC.

Sebelumnya LBH Jakarta membuka Pos Pengaduan Korban Pinjaman Online (Pinjol) sepanjang bulan November 2018. Posko ini dibuka pada 4-25 November 2018 melalui situs www.bantuanhukum.or.id.

Hasilnya, sebanyak 1330 orang melaporkan ketidakadilan yang mereka rasakan saat menjadi korban aplikasi pinjaman online. Laporan pengaduan yang dikumpulkan LBH Jakarta menunjukkan tidak ada perbedaan pelanggaran yang dilakukan oleh fintech yang telah terdaftar dan belum terdaftar.

Dari 1.330 pengaduan, 14 pelanggaran di antaranya dilakukan 89 fintech tersebut. Mayoritas pelanggaran berasal dari penerapan bunga pinjaman harian yang dinilai terlalu tinggi sehingga 1.145 orang korban merasa dirugikan.

Kemudian, pelanggaran dari metode penagihan pinjaman yang mengakses kontak darurat telah dalami oleh 1.100 orang korban. Selanjutnya, penagihan melalui penyebaran foto dan informasi pinjaman kontak nasabah telah merugikan 903 orang.

Sedangkan metode penagihan melalui ancaman, fitnah, pelecehan seksual, dan penipuan menimpa 781 orang. Sedangkan 645 korban merasa dirugikan atas pergantian nama perusahaan fintech tanpa pemberitahuan tapi bunga pinjaman terus naik.

Korban aplikasi pinjaman online yang mengadu ke LBH Jakarta datang dari 25 provinsi di Indonesia. Berdasarkan seluruh data yang dikumpulkan oleh LBH Jakarta; pengadu terbanyak datang dari DKI Jakarta (36,07 persen), disusul Jawa Barat (27,24), Banten (9,80), Kalimantan Timur (1,35), Jawa Tengah (7,10), Jawa Timur (8,30), Bali (1,28), Sulawesi Utara (1,58) dan lain-lain 7,47 persen.

“Dengan jumlah korban yang tersebar di 25 provinsi berarti masalah fintech ini sudah menjadi masalah nasional. Walaupun pengaduan terbanyak datang dari Jakarta karena informasi pos pengaduan korban pinjaman online LBH Jakarta lebih cepat tersebar di wilayah DKI Jakarta,” pungkas Jeanny.

Mendesak OJK

LBH mendesak OJK untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dialami oleh korban aplikasi peminjaman online. “Jika pemerintah dan OJK tidak segera menyelesaikan masalah ini, akan semakin banyak orang yang menjadi korban,” ucap Jeanny.

Ia menjelaskan, baik ilegal atau tidak, laporan pengaduan korban pinjaman onlinesebaiknya dapat ditindaklanjuti oleh OJK. Kata dia, masyarakat harus mendapat perlindungan atas pelanggaran hukum yang terjadi itu.

“Ilegal dan legal itu sama saja. Jika alasan OJK menolak pengaduan masyarakat dengan alasan ilegal, ya itu terpatahkan dengan 1.330 pengaduan ini. Kita bisa saja tuntut atau pidanakan OJK. Sangat mungkin. Instrumen hukumnya juga tersedia,” jelasnya dalam Merdeka.com. (*)

Sumber: Beritagar

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed